FGD: Membangun Bangsa Dari Kawasan Perdesaan
Jakarta (20/04) – Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Awal Subandar memimpin Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional 2015-2016, di Jakarta, Selasa (19/04).
Tujuan diselenggarakannya FGD ini untuk menjaring berbagai masukan dari Kementerian/lembaga (K/L) dan pakar dalam mengembangkan kawasan perdesaan, serta untuk merumuskan usulan rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan perdesaan. Sehingga pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan akan terwujud sesuai nawacita sebagai program prioritas nasional menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berkepribadian dalam kebudayaan, serta dalam mandiri dalam ekonomi.
Menurut Awal, selama ini pembangunan lebih banyak terpusat pada daerah perkotaan saja. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Oleh karena itu, pembangunan nasional pada Kabinet Kerja harus melakukan pendekatan dari desa wilayah pinggiran.
“Tentunya hal ini harus sesuai dengan UU No 6 tentang Desa, Pengembangan Desa dan Kawasan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan,” jelas Awal.
Untuk itulah, lanjut Awal, pembangunan kawasan pedesaan harus meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai tata ruang kabupaten/kota.“Pembangunan desa harus juga mencakup pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi yang tepat guna serta pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi,” kata Awal.
Jadi kesimpulanya, pembangunan kawasan pedesaan sebagai pembangunan antar desa yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan agar terwujud masyarakat yang mandiri dari segala bidang.
FGD dihadiri oleh Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Direktur Pendayagunaan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan, Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Kementerian Pariwisata, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perikanan, Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK, Kawasan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kemen PUPR serta masing-masing perwakilan dari Dosen Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
