Kunjungan Satgas Khusus Pencegahan Tipikor Mabes Polri Terkait Penyelenggaraan BLT Desa di Kabupaten Buleleng
Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri hari ini berkunjung ke Kabupaten Buleleng guna melakukan monitoring terkait penyelenggaraan penyaluran BLT Desa kepada masyarakat. Kunjungan diterima langsung oleh Penjabat Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Senin (5/9).
Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa, Inspektorat Buleleng, Putu Karuna, Kadis PMD Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena dan Sekdis Sosial Buleleng, Putu Gopi Suparnaca.
Pj Bupati Lihadnyana menyambut baik giat monitoring rombongan Satgas Khusus Pencegahan Tipikor ke Kabupaten Buleleng, dan berharap dengan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pencegahan tindak pidana korupsi penyaluran BLT Desa di Kabupaten Buleleng ini, kedepannya pelaksanaan penyaluran BLT Desa di Kabupaten Buleleng akan dapat berjalan lebih baik.
Sementara itu, Ketua Satgas Khusus Pencegahan Tipikor Mabes Polri, Budi Agung Nugroho menerangkan bahwa kedatangannya ke Buleleng karena melihat penyerapan BLT Desa termasuk yang paling baik di Bali. Selain itu, pihaknya juga ingin memonitoring kesesuaian data penerima bantuan-bantuan yang telah tersalur ke seluruh desa di Kabupaten Buleleng. Menurutnya, data yang valid dan ter update menjadi penentu setiap daerah menyalurkan bantuan secara efektif.
Setelah bertemu secara langsung dengan Pj Bupati Buleleng, selanjutnya rombongan dari Satgas Tipikor melakukan pendalaman dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dan Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Bertempat di Ruang Rapat Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Bapak Budi Agung Nugroho melakukan diskusi bersama dengan Kadis PMD, Nyoman Agus Jaya Sumpena dan Sekdis Sosial, Putu Gopi Suparnaca.
Dalam diskusi tersebut dibahas banyak hal terkait dengan pelaksanaan penyaluran BLT Desa di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 dan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data rujukan yang dipergunakan dalam penentuan KPM BLT Desa.
Setelah acara diskusi hari ini, rombongan akan melanjutkan monitoring langsung ke lapangan pada hari berikutnya, yang dilaksanakan di desa-desa di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Sukasada, Sawan, dan Buleleng.
