Rapat Forkom Perbekel Kabupaten Buleleng
Sekdis PMD Kabupaten Buleleng I Made Dwi Adnyana, S.STP., M.AP. hari ini (Kamis, 30 Juni 2022) menghadiri kegiatan Rapat Forkom Perbekel Kabupaten Buleleng, bertempat di Ruang Rapat Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Rapat dipimpin oleh Ketua Forkom Kabupaten Buleleng, Ketut Suka, S.Sos. dan dihadiri oleh Forkom Perbekel dari masing-masing Kecamatan.
Ada beberapa agenda pembahasan yang disampaikan oleh Ketua Forkom antara lain terkait pelaksanaan tugas-tugas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan khususnya Pemerintah Provinsi Bali, seperti Program Desa KBS dan pelaporan kegiatan yang diminta oleh Provinsi agar dapat tepat waktu. Dalam pelaksanaan Program Desa KBS diharapkan agar Desa dengan Tim KBS dapat selalu bersinergi.
Selanjutnya dibahas permasalahan terkait program pensertifikatan tanah melalui PTSL. Disamping itu Ketua Forkom Perbekel Kabupaten Buleleng juga meminta agar perwakilan Forkom Perbekel di Kecamatan yang hadir menyampaikan kepada seluruh Perbekel di wilayah Kecamatannya masing-masing untuk menyelesaikan proses penetapan APBDesa pada bulan Desember, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan pada bulan Januari termasuk juga pembayaran Siltap.
Pada acara ini juga disampaikan hasil koordinasi Ketua Forkom dengan Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan Seririt terkait dengan kesiapan Bank BPD mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh Forkom dengan mengajukan proposal kegiatan. Terkait pelaksanaan kerjasama Forkom Perbekel dengan Bank BPD tersebut, Ketua Forkom memohon kepada Dinas PMD Kabupaten Buleleng agar memfasilitasi pertemuan di Gedung Laksmigraha Singaraja dengan menghadirkan seluruh Perbekel di Kabupaten Buleleng.
Selanjutnya ada beberapa informasi dan penjelasan yang diminta oleh Forum Perbekel kepada Dinas PMD Kabupaten Buleleng antara lain terkait proses usulan kenaikan gaji/Siltap Perbekel dan Perangkat Desa. Selain itu, Forum Perbekel juga mengusulkan terkait pagu anggaran untuk menyusun anggaran tahun 2023 agar dapat diberikan lebih awal sehingga dalam pelaksanaan Musdes sudah ada gambaran jumlah anggaran yang akan diterima oleh masing-masing Desa, dan diusulkan juga agar porsi ADD di tahun depan dapat meningkat atau lebih dari 10% dari jumlah DAU yang diterima Kabupaten.
Disampaikan bahwa ada keraguan dari Desa untuk merealisasikan anggaran perjalanan dinas karena belum begitu memahami regulasi tentang perjalanan dinas yang ada, sehingga diperlukan adanya pemberian pemahaman kepada seluruh Perbekel di masing-masing Kecamatan. Selain itu juga ada informasi bahwa pengadaan barang dan jasa harus melalui rekanan yang sudah terdaftar di Mbizmarket.
