Fungsional PSM Bidang LKDA UEM Ibu Ir. Putu Yasmini menghadiri rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022, dan Pembahasan Persiapan Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Lantai II Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Senin (12/12).
Rapat dipimpin oleh Kabid Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Bpk. I Made Redana. Berdasarkan hasil monev oleh Tim Provinsi ada 3 Kabupaten yang realisasinya masih dibawah 90%, dan untuk realisasi fisik Kabupaten Buleleng sudah mencapai 100% serta keuangan 98%. Untuk 3 Kabupaten yang belum mencapai 90% diharapkan sampai akhir Desember bisa terealisasikan.
Untuk Tahun Anggaran 2023, besaran BKK masing-masing Kabupaten untuk pagu sementara masih tetap sama dengan pagu di Tahun Anggaran 2022, dan untuk Kabupaten Buleleng mendapatkan pagu BKK PKK sebesar 600 Juta. Peruntukan dana BKK di Tahun 2023 yakni :
1. Operasional yang terdiri dari biaya makan minum rapat/tamu, biaya transportasi/perjalanan dinas, bahan bakar, biaya pengadaan sarana dan prasarana, dan lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas, seperti ATK, materai, dan foto copy.
2. Sosialisasi 10 Program Pokok PKK.
3. Bantuan Langsung/Aksi Sosial.
4. Pasar Rakyat.
Untuk kegiatan Pasar Rakyat bisa digunakan untuk sewa, baik kursi, tenda, dan lain sebagainya.