Forum Konsultasi Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng
Plt. Kadis PMD Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Sekdis, Gede Sasnita Ariawan hari ini menghadiri acara Forum Konsultasi Publik tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang dipimpin oleh Bapak Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa (17/10).
Hadir dalam acara ini Kepala Ombudsman RI Perwakilan Prov. Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti didampingi Asisten Ombudsman RI Prov. Bali, dan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, Sri Ambarawati, beserta seluruh perwakilan Kepala SKPD dilingkup Pemerintahan Kabupaten Buleleng.
Sekda Buleleng dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, beliau berharap dengan dilaksanakannya acara kali ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian seluruh SKPD dilingkup Pemkab Buleleng terhadap pelayanan publik agar dapat meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat. Beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi Bapak Sekda yakni terkait mutasi pegawai agar jangan terlalu cepat terutama pegawai yang memiliki kompetensi dalam hal pelayanan publik sehingga dapat membantu meningkatkan pelayanan publik di unit kerjanya terlebih dahulu. Selain itu beliau juga mengharapkan komitmen bersama seluruh SKPD untuk dapat mencapai target pelayanan publik yang prima. Serta bagi SKPD dengan nilai indeks pelayanan publik di tahun 2023 yang masih berada pada zona kuning dan merah dihimbau untuk melakukan study banding ke SKPD-SKPD dengan nilai indeks pelayanan publik yang baik di Kabupaten Buleleng.
Kepala Ombudsman Prov. Bali dalam sambutannya juga mendorong semua unit pelayanan publik di lingkup Pemkab Buleleng untuk memahami dan patuh dengan Undang-Undang Dasar No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Beliau juga menyampaikan beberapa komponen yang menjadi penilaian dalam pelayanan publik diantaranya kompetensi penyelenggara layanan, standar pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, pengelolaan pengaduan, dokumen-dokumen administrasi pelayanan yang lengkap serta inovasi menjadi poin penting yang harus disiapkan oleh masing-masing unit pelayanan publik.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh Bapak Sekda Buleleng diikuti oleh seluruh Pimpinan SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya acara diisi dengan tanya jawab terkait keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di unit kerjanya masing-masing.
