Webinar Nasional Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
Kepala Bidang LKDA&UEM, Ni Ketut Ariattini mengikuti Webinar Nasional Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selasa (23/8).
Webinar Nasional dibuka oleh Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., serta sebagai narasumber Direktur SUPD III, Bapak Budiono Subambang dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Aji Maulana. Adapun beberapa yang disampaikan antara lain terkait komitmen Indonesia dalam upaya penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) sesuai pada PP No. 18 Tahun 2022 tentang RPJMN tahun 2020-2022.
Selanjutnya terkait dokumen petunjuk teknis integrasi ATM antara lain ATM masuk dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD dan Renstra) dan perencanaan tahunan (RKPD, Renja, dan RKA APBD), kegiatan prioritas ATM yang perlu masuk dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja /DPA APBD), serta nomenklatur khusus ATM digunakan oleh daerah dalam perencanaan serta definisi operasional 5 nomenklatur untuk ATM.
Untuk anggaran ATM di Kabupaten Buleleng tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 426.156.900 dan tahun 2022 sebesar Rp. 364.929.000. Sebagian besar anggaran ATM di beberapa daerah di Indonesia mengalami penurunan, nantinya setelah adanya petunjuk teknis integrasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria ini di 5 nomonklatur dapat diakomodir. Beberapa daerah yang menggunakan 5 nomenklatur baru ATM dalam Perencanaan Daerah tahun 2023 ada 14 Kabupaten/Kota, dan khusus untuk di Bali yang masuk yaitu Kab. Buleleng, Badung, Denpasar, Gianyar dan Jembrana.
Disampaikan bahwa program prioritas dokumen petunjuk teknis integrasi ATM agar dapat diikuti sesuai konteks daerah, hindari anggaran ATM yang tidak berdampak, fokus pada penemuan kasus, serta pencegahan efektif dan pengobatan. Kemendagri bersama Kemenkes akan segera menyelesaikan dan secara formil menetapkan dokumen Petunjuk Teknis Integrasi ATM untuk dapat di pergunakan oleh Pemerintah Daerah. Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes) membantu Kemenkes dan Kemendagri dalam pengumpulan DPA APBD serta Analisis Penggunaan APBD.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari 3 Bappeda Kabupaten/Kota yang berprestasi yakni Bappeda Kab. Tanggerang, Probolinggo dan Banyuasin.
