Rakornis Kemitraan Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi
Dinas PMD Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kabid LKDA UEM, Ni Ketut Ariattini, SE. didampingi Fungsional PSM, Dewa Nyoman Suarjana, SE. hari ini (Selasa, 29 Maret 2022) menghadiri undangan Rakornis Kemitraan Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi secara daring, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi yang di selenggarakan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Bali dan di hadiri oleh Bpk Wakil Gubernur Bali yang sekaligus membuka Rakornis dengan peserta 70 orang dari berbagai organisasi profesi dan OPD terkait.
Dalam Rakornis disampaikan strategi penurunan stunting melalui 5 pilar yang berisikan program kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) melalui pencapaian target prevalensi stunting yang di ukur pada anak berusia di bawah 5 tahun. Tata cara kerja percepatan penurunan stunting yaitu penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang efektif, efisien, konvergen, dan terintegrasi perlu melibatkan lintas sektor. Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di bentuk TPPS, pembentukan TPPS merupakan stategi dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di setiap tingkatan yang dilaksanakan secara koordinasi dan sinergitas sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 pasal 20, 21, dan 22 baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa.
Dari hasil rakornis di dapatkan beberapa rekomendasi yaitu diantaranya, untuk tiap tingkatan daerah menetapkan dan memperkuat kelembagaan daerah dalam upaya penurunan stunting dengan menetapkan kebijakan kepala daerah dan tim koordinasi lintas sektor sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 21. Selanjutnya memastikan komitmen Pemerintah Daerah terkait percepatan penurunan stunting melalui RPJM, RKPD, dan APBD, capadity building untuk sumber daya aparatur Pemda dalam percepatan penurunan stunting baik knowledge maupun skill, memastikan tersedianya data pemanfaatannya untuk pengambilan keputusan dalam program percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan permasalahan multi dimensional, Pemda perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menanganinya.
