Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Penuktukan Sebagai Desa Lokus Stunting Tahun 2024
Dinas PMD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Tim Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu pada desa lokus stunting 2024, yang bertempat di Balai Desa Werdhi Guna Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula, Rabu (29/5).
Tim Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng yang hadir terdiri dari Dinas PMD diwakili oleh Staf Bidang LKDA UEM Made Aryana, Dinas Kesehatan, dan Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Kegiatan turut dibuka dan didampingi oleh Perbekel Penuktukan dan Kasi Sosial Kecamatan Tejakula.
Kegiatan ini dihadiri oleh 3 kader posyandu dari 4 kelompok posyandu di Desa Penuktukan. Sedangkan satu kelompok posyandu yakni posyandu Melati Banjar Dinas Batu Lumbung tidak dapat mengikuti kegiatan karena sedang ada upacara adat Dewa Yadnya. Selain itu turut juga hadir Kader Pembangunan Manusia (KPM), Bidan Wilbin Desa Penuktukan, PLKB dan Tim Pendamping Keluarga Desa Penuktukan.
Kegiatan diawali dengan simulasi pelaksanaan posyandu oleh kader-kader dalam penggunaan peralatan antropometri kit guna memantau atau melakukan pencatatan perkembangan dan pertumbuhan kelompok sasaran di posyandu, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader dalam penggunaan alat antropometri kit. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi dari masing-masing Tim Pokjanal sesuai dengan tupoksinya.
Dilihat dari data e-PPGBM per bulan Februari 2024, terdapat sebanyak 5 balita di Desa Penuktukan yang berstatus pendek dan sangat pendek. Setelah dikonfirmasi per bulan Mei 2024, masih ada sebanyak 5 balita namun sudah diintervensi oleh pemerintah desa, yakni dalam pemberian PMT penyuluhan yang sudah bervariasi setiap bulannya.
Kegiatan diakhiri dengan pembuatan RKTL oleh kader sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan di posyandu. Dari permasalahan yang ada, sebagian besar berkaitan dengan administrasi di posyandu yaitu mengenai Integrasi Layanan Primer (ILP), selain itu juga terdapat antropometri kit yang bermasalah dan kurang optimalnya tugas TPK dalam melakukan pendampingan, serta minimnya APE untuk kelas Bina Keluarga Balita (BKB).
Dari permasalahan tersebut, solusi/rekomendasi oleh Tim Pokjanal Kabupaten yakni terkait administrasi posyandu agar masih menggunakan yang sudah ada secara berkelanjutan serta agar meningkatkan kehadiran sasaran yang saat ini sudah mencapai 80%. Disamping itu administrasi posyandu agar dijadikan sebagai bahan evaluasi dari pemerintah desa untuk memfasilitasi kader dalam melaksanakan tugas mendukung lancarnya kegiatan pelayanan sosial dasar di posyandu melalui musyawarah/rembug stunting desa.
