Monev Pendataan Laporan Swadaya Murni dan Bantuan Penunjang Pembangunan di Desa Suwug dan Desa Depeha

Dinas PMD Kab. Buleleng melalui Bidang LKDA&UEM yang diwakili oleh Fungsional PSM, Dewa Nyoman Suarjana Putra, SE. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pendataan Laporan Swadaya Murni dan Bantuan Penunjang Pembangunan hari ke-III di Desa Suwug Kec. Sawan dan Desa Depeha Kec. Kubutambahan. Senin (24/10).

Monev di Desa Suwug dihadiri oleh Perbekel, Kasi Pelayanan dan Kasi Pembangunan Kecamatan Sawan bersama para Kadus. Dan untuk di Desa Depeha dihadiri oleh Sekdes dan Kasi Pembangunan.

Pelaporan ISSM Desa Suwug untuk saat ini masih sangat minim penginputannya yang disebabkan karena kurang adanya pamahaman dari Kasi Pelayanan maupun para Kadus dalam penginputan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dan selanjutnya untuk di Desa Depeha kegiatannya sudah terinput namun belum maksimal untuk kegiatan lainnya, serta dalam perhitungan jumlah nominal masih ada kekeliruan, disamping itu juga belum disampaikannya laporan triwulan II ke Kabupaten atau Dinas PMD oleh pihak Kecamatan.

Maka dari itu disampaikan kembali sebelum pengisian form laporan agar dipahami dan diklasifikasikan kegiatan yang difasilitasi melalui partisipasi masyarakat maupun fasilitasi bantuan penunjang. Selain itu diharapkan karena tingkat partisipasi masyarakat cukup banyak diwujudkan melalui suatu kegiatan-kegiatan sehingga sudah tentu pencapaian pelaporannya akan meningkat maka sangat penting untuk dilaporkan melalui ISMM dan Penunjang Pembangunan.

Disampaikan bahwa kendatipun dari Pemdes tingkat partisipasi masyarakatnya cukup tinggi, jika tidak dituangkan dalam pelaporan sehingga tidak akan bisa diketahui tinggi rendahnya partisipasi masyarakat yang selama ini diharapkan bisa mendukung dana bantuan penunjang dari Pemerintah maupun pihak lainnya yang masuk ke desa.

Selanjutnya dijelaskan kembali tentang pengisian data sesuai juknis, serta pentingnya pelaporan ISMM sebagai dasar ukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan sebagai RTL, diminta kepada Pemdes dan para Kadus agar data yang dilaporkan mengikuti juknis serta menyesuaikan dengan kegiatan di Desa Dinas maupun Adat dan sudah melakukan revisi laporan pada triwulan III  tahun 2022.