Webinar Program Keamanan Pangan Terpadu Mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman Untuk Menuju Indonesia Emas 2045
Dinas PMD Kab. Buleleng yang diwakili oleh Kabid LKDA&UEM Ni Ketut Ariattini mengikuti kegiatan webinar tentang Keamanan Pangan Kepada Pemerintah Daerah, dengan tema “Program Keamanan Pangan Terpadu Mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang diadakan oleh Badan POM RI, Rabu (27/7).
Advokasi ketahanan pangan dibuka oleh Deputi III Badan POM RI, Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes. yang dimana menjelaskan pelaksanaan intervensi keamanan pangan berbasis masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman (germas sapa) yang dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa/kelurahan untuk membentuk Kababupaten/Kota pangan aman.
Selanjutnya Adam Sugiharto dari BKKBN Pusat memaparkan sinergi Program Keamanan Pangan dengan program lainnya sesuai RAN PASTI, BKKBN menginginkan seluruh lini berkontribusi untuk menurunkan stunting, dengan target tahun 2024 percepatan penurunan stunting mencapai 14%.
Setelah itu dilanjutkan oleh Budiono Subambang, ST, MPM. yang menjelaskan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan intervensi keamanan pangan secara terpadu di daerah. Ada 3 Pilar keamanan pangan yakni jaminan keamanan, memastikan keamanan pangan dan mutu pangan, serta hak untuk pangan yang aman berkualitas dan bermutu, sehingga mampu meningkatkan kesadaran keamana pangan di semua pilar.
Dra. Yunida Nugrahanti, Apt, MP. dari BPOM RI juga memaparkan terkait Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu dan Intervensi Keamanan Pangan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Keamanan pangan mempunyai kontribusi besar pada beberapa isu global diantaranya penanganan pandemi, penurunan stunting, sustainable development goals, dan Indonesia emas 2045.
Selanjutnya penjelasan yang terakhir oleh Hanny Srimulyani Dulimarta STP, M.Sc. dari BPOM RI yang menjelaskan tentang Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi di Daerah. BPOM memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan pengawasan pre-market dan post market produk pangan olahan wajib fortifikasi serta memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pengaswan keamanan pangan dengan lintas sektor.
