PEMERINTAH TERUS OPTIMALKAN BUMDES
PEMERINTAH TERUS OPTIMALKAN BUMDES
Pemerintah terus memprioritaskan peran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai wadah yang dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa. Dengan total alokasi dana desa yang mencapai Rp. 46,9 triliun pada 2016 dan sebagian besar ditujukan kepada BUMDes, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan sudah sepatutnya wadah tersebut menjadi panggung bagi masyarakat desa dalam melancarkan usaha-usaha mereka.
Bahkan pada 2017, ia menyebutkan alokasi dana desa akan ditambah menjadi Rp. 60 triliun demi menyukseskan upaya pengoptimalan BUMDes. “Sejarah mencatat bahwa perekonomian di beberapa desa dapat tumbuh di atas 5% ketika perekonomian nasional sedang melemah. Begitu banyak harapan dan jalan supaya desa bisa menjadi motor dan penggerak perekonomian di Tanah Air,” ujar Eko di dalam forum Rembuk Desa Nasional, di Jakarta, Senin (7/11).
Menurutnya, melalui program Bumdes, semangat membangun desa, baik yang ditunjukkan oleh pemerintah setempat maupun seluruh masyarakatnya, semakin besar. Dari 12 ribu Bumdes yang ada, ia mengungkapkan beberapa di antaranya sudah memiliki omzet mulai dari Rp. 300 juta hingga Rp. 8 miliar. “Malah ada yang Rp. 10 miliar. Itu kan jelas bisa meningkatkan desanya” jelas Eko. "Di Bali contohnya, Ada daerah tertinggal, lalu dengan BUMDes, mereka mengelola daerah pariwisata, bisa menghasilkan miliaran rupiah. Dari sana, pemasukannya bisa dikelola untuk berbagai hal seperti pengolahan air minum dan sebagainya," terangnya.
Demi terus menggalakkan kinerja BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia, Eko telah mengemukakan usulan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk holding BUMDes. “Ini dibentuk agar tugas dan kewajiban BUMDes itu jelas. Setiap provinsi juga berkewajiban mendampingi unit-unit BUMDes yang ada di wilayah mereka sehingga semua bisa berjalan dengan baik.”
Tidak hanya dengan Kementerian BUMN, Kemendes PDTT juga bersinergi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Sekretaris Kementerian KUKM Agus Muharram menyebutkan pihaknya telah menandatangani kerja sama untuk membuat BUMDes dapat berdampingan dengan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.
Hal itu ia sebutkan agar keduanya tidak saling berbenturan. “Jadi BUMDes ini nanti didukung koperasi. BUMDes berperan sebagai cooperative incorporated, menjadi perusahaan yang profesional di desa,” tutur Agus. Agus mengatakan dua badan itu harus bersinergi dengan baik karena sejatinya memiliki dua manfaat berbeda yang sangat mempengaruhi kinerja perekonomian desa. “Hasil yang diperoleh BUMDes itu nanti akan digunakan untuk kemakmuran desa. Kalau koperasi untuk kesejahteraan penduduk desanya.” Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) mengatakan pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa BUMDes untuk sektor pangan. “Jadi, di sini, BUMDes bisa membeli gabah dari petani, dan nanti Bulog membelinya dari BUMDes. Dengan begini rantai pasok bisa dipotong. Ada wadah yang langsung menampung hasil panen. Petani tidak perlu menjual ke tengkulak,” ujar Imam. (OL-3)
Sumber : Media Indonesia
