Dinas PMD Gelar Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2024-2025
Buleleng, 12 November 2025 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Penataan dan Kerjasama Desa (PKD) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang berlangsung di Gedung Wanita Laksmi Graha, Singaraja.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari tujuh kecamatan, yakni Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Tejakula, dan Kubutambahan, beserta perwakilan dari desa-desa di wilayah tersebut.
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, I Rai Gede Arisudana, yang hadir mewakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program BKK yang penyalurannya telah mencapai 91% hingga saat ini.
“Bantuan Keuangan Khusus ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai instrumen yang juga dilaporkan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Kabupaten Badung,” ujarnya.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Dinas PMD, Ngurah Putu Adnyana, yang menjelaskan format LPJ yang telah disusun oleh tim. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban BKK Tahun 2024–2025 agar proses administrasi dan evaluasi dapat berjalan lancar.
Sesi berikutnya diisi dengan tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber, di mana berbagai permasalahan teknis dan kendala pelaporan yang dihadapi desa dibahas dan langsung ditindaklanjuti di tempat.
Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme. Melalui kegiatan ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Buleleng dapat menyusun laporan pertanggungjawaban BKK dengan lebih tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.
