DPMD Buleleng Hadiri Rapat Koordinasi Website PKK dan Website Desa
Buleleng, 5 Februari 2025 – Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat
Koordinasi terkait dengan Pembangunan Website PKK dan Website Desa yang di
gelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
(Kominfosanti) Kabupaten Buleleng. Kegiatan rapat di gelar pada Kamis, 5
Februari 2026 bertempat di ruang Ruang Buleleng Command Center, Dinas
Kominfosanti Kabupaten Buleleng.
Rapat koordinasi yang di gelar
membahas terkait dengan rencana pembangunan website PKK serta website Desa di
lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rapat dihadiri oleh Pranata Komputer
Dinas Kominfosanti, I Putu Agus Suryawan, S.E. berserta dengan tim teknis Dinas
Kominfosanti Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan ini Dinas PMD Kabupaten
Buleleng diwakili oleh Penggerak Swadaya Masyarakat, Drs. Nyoman Suardana;
Pranata Komputer Ahli Pertama, I Komang Agus Ari Negara, S.Kom.; berserta staf
Dinas PMD Kabupaten Buleleng Gede Nova Wardana, I Gusti Ngurah Artawan, Nyoman
Elmi Suriadi, Nyoman Leoni Widiantari, dan Putu Trisna Dewi.
Kegiatan dibuka oleh Kepala
Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Ngakan Gde Dwi Dharma Yudha, SE, M.A.P., yang dalam sambutannya
menyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan Dinas PMD Kabupaten
Buleleng dalam pembahasan rapat koordinasi ini.
Dalam rapat koordinasi tersebut
dibahas mengenai kebutuhan konten yang ingin disajikan dalam website, struktur
pengelolaan, pembagian peran, serta pemanfaatan website sebagai sarana pendataan
kader dan publikasi kegiatan PKK, publikasi
kegiatan desa, dan penyampaian informasi secara cepat dan akurat.
Melalui kehadiran dalam rapat
ini, Dinas PMD Kabupaten Buleleng munujukan komitmennya dalam kontribusi atas
pembangunan website PKK dan website Desa. Serta berharap pembangunan website
PKK dan website Desa dapat segera terealisasi dengan baik, dikelola secara berkelanjutan,
serta mampu mendukung kemudahan informasi, peningkatan pelayanan publik, dan
penguatan peran PKK serta pemerintah desa dalam pembangunan berbasis digital.
