Buleleng, 2 Desember 2025 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng melalui Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat (LKDA UEM) menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengarah TP. Posyandu Provinsi Bali dengan Tim Pengarah Kabupaten Buleleng. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Aneka Lovina & Spa.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas PMD, Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, yang hadir bersama Tim Pengarah Provinsi Bali. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Tim Pengarah TP. Posyandu Kabupaten Buleleng dari berbagai OPD, termasuk Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), serta Kasatpol PP. Dinas PMD Kabupaten Buleleng sendiri diwakili oleh Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Dewa Nyoman Suarjana Putra, bersama perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan (Bidang Kesmas), Dinas PU, Dinas Perkimta, dan BPKAD Kabupaten Buleleng.
Rapat membahas sejumlah agenda penting terkait sinergi dan percepatan pelaksanaan Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu. Pada kesempatan tersebut, Tim Provinsi Bali memberikan sosialisasi singkat mengenai program 6 SPM serta menekankan pentingnya dukungan lintas OPD dalam memastikan sinkronisasi program antara Provinsi dan Kabupaten. Dinas PMD Kabupaten Buleleng selaku Sekretariat TP. Posyandu melaporkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti penguatan kelembagaan posyandu melalui penetapan SK 6 SPM di tingkat desa/kelurahan dan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wilayah sasaran.
Dalam pertemuan ini juga ditekankan perlunya sinkronisasi penuh antara program TP. Posyandu Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng agar percepatan implementasi 6 SPM dapat berjalan optimal. Selain pelaksanaan pembinaan oleh Dinas PMD sebagai sekretariat, pembinaan posyandu ke depannya juga dapat dilaksanakan oleh OPD lain sesuai bidang masing-masing dengan melibatkan kader posyandu yang relevan. Bappeda turut menyampaikan dukungan terkait penandaan (tagging) anggaran untuk program 6 SPM Posyandu agar perencanaan dan pelaksanaannya dapat lebih terstruktur.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab mengenai berbagai program yang telah dijalankan selama tahun 2025. Rapat koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam upaya meningkatkan kualitas layanan posyandu melalui penerapan 6 SPM secara berkelanjutan.