Buleleng, 18 Desember 2025 - TP PKK Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan Pembinaan Administrasi PKK sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sejak hari Senin, 15 Desember 2025, dan untuk hari rabu (17/12) kemarin dilaksanakan di Desa Julah Kecamatan Tejakula dan Desa Bila Kecamatan Kubutambahan, serta hari ini, Kamis (18/12) di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan dan Desa Kayu Putih Kecamatan Sukasada.
Pembinaan administrasi PKK bertujuan mensosialisasikan perubahan hasil Rakernas X Tahun 2025 yang menjadi acuan pelaporan kegiatan PKK dari tingkat desa hingga pusat. Fokus pembinaan diarahkan pada pemahaman perubahan format serta pengisian blanko pelaporan data kegiatan, sehingga pengurus PKK tingkat kecamatan dan desa diharapkan memiliki gambaran awal dalam menyusun format laporan kegiatan PKK Tahun 2026.
Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh tim pembina administrasi PKK Kabupaten Buleleng yang terdiri dari unsur pengurus TP PKK Kabupaten dan Pokja I hingga Pokja IV. Pada pelaksanaan di Desa Julah dan Desa Bila, pembinaan dihadiri oleh Sekretaris TP PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Hermawati Supriatna, Camat setempat, perbekel, Ketua TP PKK kecamatan, serta pengurus TP PKK desa dan kecamatan. Sementara itu, pembinaan di Desa Giri Emas dibuka oleh Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten Buleleng yang mewakili Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng, dan untuk di Desa Kayu Putih dihadiri sekaligus dibuka oleh Sekretaris TP PKK Kabupaten Buleleng, serta turut hadir perbekel, dan jajaran pengurus TP PKK kecamatan dan desa.
Dalam sambutannya, para perbekel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TP PKK Kabupaten Buleleng atas kesediaan menghadirkan tim pembina langsung ke desa. Kegiatan ini dinilai sangat membantu desa dalam menertibkan administrasi PKK dan menjadi acuan penting bagi desa yang akan mengikuti lomba PKK. Namun demikian, tim pembina juga menegaskan bahwa tertib administrasi PKK tidak hanya dipersiapkan menjelang lomba, mengingat evaluasi menunjukkan masih terdapat administrasi yang belum terisi secara optimal dan perlu ditata secara berkelanjutan.