PMD Buleleng Hadiri Rapat Koordinasi Pendataan Program Tiga Juta Rumah di Provinsi Bali
Denpasar, 22 Oktober 2025 - Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, I Rai Gede Arisudana, menghadiri Rapat Koordinasi Pendataan Program Tiga Juta Rumah Wilayah Provinsi Bali, yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, antara lain Kepala BP3KP Nusa Tenggara I, Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, Kepala Dinas PERKIMTA se-Kabupaten/Kota, Kepala Dinas DPMPTSP se-Provinsi Bali, Kepala Dinas DPMD se-Provinsi Bali, Ketua BAZNAS se-Provinsi Bali, Ketua REI Provinsi Bali, serta perwakilan dari Bank BPD Bali dan Bank BTN.
Rapat dibuka oleh Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Made Rai Suwartini. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui dinas yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman, berkomitmen untuk terus melakukan pendataan terhadap Program Tiga Juta Rumah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BP3KP Nusa Tenggara I atas terselenggaranya rapat ini sebagai langkah untuk menyinergikan data perumahan dan permukiman di seluruh wilayah Bali.
Selanjutnya, Kepala BP3KP Nusa Tenggara I, Rizaldi Andi Atjo, memaparkan mengenai pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai representatif pemerintah tengah melaksanakan program strategis nasional tersebut melalui pembangunan dan renovasi rumah yang layak, sehat, dan terpantau bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Rizaldi menerangkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga akhir tahun 2029, program ini menargetkan pembangunan tiga juta rumah di tiga wilayah prioritas, yaitu wilayah pesisir, wilayah perkotaan, dan wilayah pedesaan. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan komprehensif dari berbagai pihak, tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga melalui integrasi data, percepatan perizinan, serta pembebasan BPHTB dan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian data rencana dan realisasi pembangunan perumahan, persetujuan PBG, serta kebijakan penghapusan BPHTB dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan dukungan pendataan Program Tiga Juta Rumah oleh seluruh stakeholder yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi data dan percepatan pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bali.
Rapat koordinasi ini berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan hunian layak dan berkeadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
