Dinas PMD Ikuti Rapat Penyampaian Informasi Sewa Kendaraan Tahun 2025
Buleleng, 13 Desember 2024 – Kasubbag Umum Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Made Desi Widiarsini, S.E., menghadiri rapat yang membahas penyampaian informasi terkait sewa kendaraan tahun 2025 di Kantor Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan dihadiri perwakilan dari berbagai OPD.
Dalam rapat tersebut, Dirut Perumda Swatantra menyampaikan bahwa akhir tahun ini akan dilakukan peremajaan kendaraan dinas, khususnya kendaraan untuk pejabat eselon II dan III. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi:
1. Peremajaan Kendaraan:
- Kendaraan untuk pejabat eselon III akan diganti dengan Toyota Veloz Tahun 2024 sebanyak 33 unit. Kendaraan ini tersedia dalam dua pilihan warna, hitam dan silver.
- Untuk eselon II, tetap menggunakan Toyota/Innova Reborn Tahun 2017-2018.
- Penarikan kendaraan dinas lama akan dilakukan secara bertahap, dengan target seluruh kendaraan baru tersedia pada akhir Januari 2025.
2. Proses Pengadaan dan Belanja Sewa Kendaraan:
Perwakilan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa:
- OPD diharapkan menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (DPP) mulai Senin depan, memastikan spesifikasi kendaraan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Kontrak sewa kendaraan harus mencantumkan pembayaran per bulan, bukan sekaligus.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dapat menggunakan data kontrak tahun lalu, hasil survei dari tiga penyedia, atau DPA yang tersedia.
3. Koordinasi Lanjutan:
Perumda Swatantra akan melanjutkan koordinasi dengan BPKPD terkait spesifikasi mobil dalam Standar Satuan Harga (SSH) agar lebih umum. Selain itu, koordinasi dengan dealer resmi Toyota dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Buleleng akan dilakukan untuk memastikan mekanisme pengadaan dan belanja berjalan sesuai aturan.
Rapat ini bertujuan memastikan proses pengadaan kendaraan dinas tahun 2025 berjalan transparan dan tepat waktu, mendukung operasional pemerintah daerah yang lebih optimal.
