Buleleng, 28 Oktober 2025 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng melalui staf Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa (PKD), Gede Andi Sukariawan, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol, Nyoman Widiartha.
Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Ketua Komisi IV DPRD, Nyoman Sukarmen, serta sejumlah perwakilan dari perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Nyoman Widiartha, menjelaskan bahwa rapat koordinasi rutin ini menjadi wadah penting bagi seluruh instansi untuk menyampaikan potensi maupun perkembangan konflik sosial di wilayah Kabupaten Buleleng. Melalui forum ini, diharapkan penanganan konflik dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran.
Kegiatan juga diisi dengan pemaparan dari Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, I Komang Krisna Ariawan, mengenai aplikasi SI-PETAKOS (Sistem Informasi Pemetaan Konflik Sosial). Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk menghimpun, mengolah, dan menampilkan informasi potensi maupun kejadian konflik sosial dalam bentuk peta digital interaktif (GIS), sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memantau dan mengambil langkah penanganan.
Dalam pembahasan lebih lanjut, Kepala Badan Kesbangpol menekankan pentingnya penyempurnaan terhadap Peta Penanganan Konflik Sosial yang telah disusun sebelumnya. Ia mengarahkan agar penandaan wilayah dengan warna merah, hijau, dan kuning dapat dijelaskan secara lebih rinci, guna memperjelas status penanganan konflik, apakah sudah terselesaikan, sedang dalam proses, atau masih perlu tindak lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kesbangpol dan seluruh unsur dalam tim terpadu. Ia menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi yang terpusat dan terintegrasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar penanganan konflik sosial di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif dan konstruktif. Seluruh rangkaian rapat berjalan lancar, tertib, dan kondusif, menegaskan komitmen bersama seluruh pihak dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Buleleng.