Perbekel Umeanyar dan Perbekel Gobleg Hadiri Peacemaker Justice Award 2025 serta Lakukan Kunjungan ke Sejumlah Kementerian
Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Mahkamah Agung, serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, menyelenggarakan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 pada 24-27 November 2025. Kegiatan ini merupakan apresiasi bagi Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai Non Litigation Peacemaker atau juru damai dalam penyelesaian permasalahan hukum serta menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 130 Kepala Desa/Lurah terbaik hasil seleksi panitia tingkat provinsi dan nasional mengikuti kegiatan yang berpusat di BPSDM Hukum dan HAM Cinere-Depok serta Gedung Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI di Bogor, Jawa Barat.
Perbekel Umeanyar, Putu Edy Mulyana, selaku Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Non Litigation Peacemaker Association (NLPA) hadir memenuhi undangan BPHN dalam rangkaian penyelenggaraan PJA 2025 bersama dengan Perbekel Gobleg, I Made Separsa. Kehadiran mereka menjadi representasi peran aktif desa khususnya di Kabupaten Buleleng dalam memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi di tingkat akar rumput dan memberi dukungan terhadap penguatan juru damai desa yang menjadi fokus utama penghargaan ini.
Selain menghadiri kegiatan PJA 2025, Perbekel Umeanyar bersama dengan Perbekel Gobleg dan anggota Dewan Pengurus Pusat NLPA juga melaksanakan sejumlah agenda strategis selama berada di Jakarta. Pada 25 November, dilakukan kunjungan ke Kementerian Koperasi dan UMKM untuk salah satunya memperkenalkan potensi Desa Gobleg serta berbagai potensi unggulan Kabupaten Buleleng, termasuk promosi Lovina Festival (Lovest) dan Buleleng Festival (Bulfest). Kunjungan tersebut diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum UMKM. Pada 26 November, rombongan menghadiri penganugerahan PJA 2025 di Gedung Pengayoman Kemenkumham, kemudian melaksanakan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta melakukan kunjungan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang diterima langsung oleh Menteri Desa Yandri Susanto. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan mendapat kesan positif dari pihak kementerian sekaligus untuk memperkenalkan asosiasi dan memohon arahan terkait pedoman penggunaan Dana Desa. Selanjutnya pada 27 November, Perbekel Gobleg melakukan kunjungan ke Sekretariat Kabinet dan diterima oleh Kepala Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Purnomo Sucipto. Agenda berikutnya yang dijadwalkan pada 28 November adalah kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu dengan Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Andhika Widiarto.
Rangkaian kegiatan PJA 2025 dan kunjungan ke berbagai kementerian ini mencerminkan komitmen NLPA serta para kepala desa dalam memperkuat peran juru damai di desa dan memperluas jejaring kerja sama lintas kementerian. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi desa dan Kabupaten Buleleng di tingkat nasional serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang lebih produktif dan berkelanjutan.
