Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 6 SPM Desa Sembiran: Dorong Optimalisasi Layanan Dasar di Posyandu
Buleleng, 12 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Tim Pembina Posyandu Kabupaten Buleleng terus berkomitmen meningkatkan kapasitas kader Posyandu di tingkat desa. Salah satunya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 6 SPM yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Posyandu Mawar 1, Banjar Dinas Kanginan, Desa Sembiran.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait. Hadir memberikan materi antara lain Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat dan Usaha Ekonomi Masyarakat (LKDA dan UEM) Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Ni Made Banu Deviati; Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Dewa Nyoman Suarjana Putra; serta Fungsional PKM Ahli Muda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
Turut hadir pula dalam kegiatan ini Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Sembiran, Kasi Kesra Desa Sembiran, Bidan Desa bersama perwakilan Puskesmas, serta kader Posyandu se-Desa Sembiran.
Dalam paparannya, narasumber menyampaikan pentingnya pemahaman kader terkait dengan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Keenam bidang tersebut meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), dan Sosial. Standar Pelayanan Minimal ini merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan pelayanan antar wilayah.
Selain penyampaian materi, peserta juga dilatih melalui simulasi kegiatan terkait 6 bidang SPM, sehingga kader diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sesi diskusi, sejumlah permasalahan lapangan turut disampaikan oleh para kader, di antaranya masih terbatasnya fasilitas tempat pemeriksaan di Posyandu serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk hadir ke Posyandu. Menyikapi hal tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi, antara lain pencatatan data pemeriksaan masyarakat yang memanfaatkan layanan puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, serta mendorong kader melakukan kunjungan rumah guna memastikan seluruh sasaran tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Melalui peningkatan kapasitas kader Posyandu ini, diharapkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
