Diskusi dan Kunjungan Lapangan Evaluasi Penanggulangan Rabies dan Kusta di Kabupaten Buleleng
Buleleng, 18 September 2025 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng melalui Staf Bidang Pemdes, Luh Wartami dan Kadek Desi Ariani, menghadiri kegiatan Diskusi dan Kunjungan Lapangan Evaluasi Upaya Penanggulangan Rabies dan Kusta di Kabupaten Buleleng. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah OPD Kabupaten Buleleng, antara lain BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Turut hadir pula Ketua Forkom Deslu, Ketua Majelis Adat, dan Perbekel Mayong. Dari tingkat provinsi dan pusat, hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait perkembangan kasus rabies. Berdasarkan data statistik, kasus gigitan anjing di Kabupaten Buleleng tahun 2022 tercatat sebanyak 8.016 kasus, dan pada tahun 2025 menurun menjadi 3.577 kasus. Untuk suspek rabies, tercatat 13 orang pada 2022, 1 orang pada 2023, nihil pada 2024, dan 2 orang pada 2025. Penanganan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta RSUD terkait.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian memaparkan secara rinci perkembangan kasus rabies di Buleleng, sedangkan Dinas Kesehatan menyampaikan gambaran umum mengenai kasus kusta yang masih diderita sebagian masyarakat.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif, termasuk dari pihak Kementerian PPN/Bappenas kepada seluruh undangan. Kegiatan ditutup kembali oleh Kepala Bappeda, dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta yang hadir.
Melalui kegiatan ini, diharapkan upaya penanggulangan rabies dan kusta di Kabupaten Buleleng dapat terus ditingkatkan secara terpadu, melibatkan kolaborasi lintas sektor dari tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga pusat.
